TOT Mediasi Konflik untuk Aktor Pendamai Digelar

Pembimbing TOT saat mengidentifikasi potensi dari peserta (Nasir)

JUNGGE MBOJO; Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul Ulama (LAKPESDAM-NU) fase II PNPM Peduli Kabupaten Bima, Sabtu (23/5), menggelar Training Of Traines (TOT) pencegahan dan mediasi konflik untuk aktor perdamaian di Hotel La Ila Kota Bima. Kegiatan yang berlangsung 23-24 Mei itu dibuka oleh Bupati Bima yang diwakili Asisten I, Drs H Abdul Wahab.

Kegiatan yang dipandu Nunung Andriani, M.Hum, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciati, Ketua PC NU Kabupaten Bima, Drs H Nurdin Abdullah, perwakilan dari Desa Oi Bura dan utusan dari Kecamatan Tambora, juga dihadiri FKUB, perwakilan kampus, aktivis pro inklusi, SKPD, organisasi pemuda, dan perwakilan media.

Manager program PNPM Peduli Phase II LAKPESDAM NU Kabupaten Bima, Damhuji, M.Pd, MA, mengatakan, PNPM peduli fase II merupakan kelanjutan dari program fase I yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program itu merupakan kerjasama Kementerian SDM dengan The Asian Fondation (TAF) di mana PC Lakpesdam NU kembali dipercaya menjadi salah satu organisasi pelaksana program. Program tersebut, katanya, telah berlangsung sejak bulan November 2014 hingga Oktober 2015 dengan lokasi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora. Terutama program yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kader damai di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Mereka yang dilatih ini akan menjadi fasilitator.

Peserta sedang bahas konflik pada diskusi kelompok

 Sebelumnya, beberapa rangkaian kegiatan telah dilakukan, seperti survey lapangan, penelitian bertemu dengan beberapa actor membahas mengenai Tambora yang rawan konflik, meski warga Tambora itu sendiri rukun, aman dan damai saja. Program PNPM Peduli fase II, katanya, lebih spesifik pada isu inklusi sosial dengan sasaran program kelompok minoriitas agama dan keyakinan yang mengalami diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan yang berbasis agama.

Selain itu, menjadi konsen kerja Lakpesdam NU atas pilihan isu dalam rangka memberikan kemudahan bagi Lakpesdam NU Kabupaten Bima untuk melakukan advokasi langsung kepada masyarakat yang ekslusi, plural, dan rawan konflik. “Karena itu pada kegiatan fase II ini kami melakukan TOT pencegahan dan mediasi konflik untuk aktor perdamaian,” ujarnya saat pembukaan latihan, Sabtu. Dengan penguatan kapasitas kader ini konflik di Kecamatan Tambora dapat dideteksi lebih dini dan warga mampu menyelesaikan persoalan dengan kekeluargaan. Diibaratkan Kecamatan Tambora, adalah miniature Indonesia karena berbagai agama, suku, dan budaya ada di sana.

 Asisten I Setda Kabupaten Bima, Drs H Abdul Wahab, mengatakan, Kabupaten Bima adalah daerah majemuk, artinya, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua elemen memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan yang lain. Dengan adanya perbedaan tersebu seringkali menimbulkan gesekan sosial oleh adanya kepentingan masyarakat.

Masalah konflik di Kabupaten Bima, katanya, merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian public. Apalagi wujud konflik itu mengarah pada suatu kekerasan social. Oleh karena itu, persoalan konflik harys dipahami sebagai sesuatu yang alamiah. Namun, hal itu perlu dikelola agar tidak menimbulkan kekerasan yang cenderung menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian material yang terjadi pasca konflik.

“Kita harus memahami bahwa penyelesaian konflik bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak dan perlu satu komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik itu,” katanya. (Nasir)