KPU Gelar Perpisahan dengan PPS dan PPK

Usai pembubaran PPS dan PPK, Komisioner KPU Kabupaten Bima sempat  berpose bersama(Dok Nasir)

JUNGGE MBOJO.- Sepekan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menggelar acara perpisahan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada beberapa lokasi wisata. Ada tiga lokasi yang dipilih untuk bersilaturrahmi. 

   

Dimana saja lokasi perpisahan itu? Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila,   mengatakan, perpisahan pertama untuk Kecamatan Wera dan Ambalawi digelar di sekitar pantai Ambalawi, bagi Kecamatan Sanggar, Tambor dan beberapa kecamatan lain di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wawo, Sape, dan Lambu di pantai Papa Kecamatan Lambu.

Wisata ini, kata dia, sebagai silaturrahmi antar-sesama penyelenggara Pemilu, sekaligus evaluasi terakhir atas kebersamaan seluruh penyelenggara baik saat melaksanakan Pilkada Gubernur NTB, Pemilu Legislatif (Pileg), maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Kita bersyukur seluruh tahapan Pemilu itu telah dilaksanakan, meski masih banyak administrasi Pemilu yang perlu lebih diperbaiki,” ujarnya di pantai Papa Kecamatan Lambu, Rabu (9/9).

 

Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.IP, MM, memimpin rapat pembubaran PPS dan PPK di Papa Lambu (Dok Nasir)

Pada Pemilu kali ini, kata dia, durasi kebersamaan KPU dengan PPS dan PPK lebih lama dan hampir dua tahun. Tentu saja selama melaksanakan tugas dan tanbggungjawab itu pasti banyak kata dan ucapan ang kurang berkenan dan menyinggung perasaan anggota PPS dan PPK. “Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan keliru. Karena kami semua meminta maaf dan demikian juga sebaliknya,” katanya.

Pada bulan November nanti, katanya, jika UU Pemilu tidak berubah, maka pada bulan November nanti akan direkrut kembali anggota PPS dan PPK. Jika pun UU Pemilu dilaksanakan oleh DPRD maka KPU tetap melaksanakan verifikasi data calon maupun lainnya. “Namun, felling saya tetap melaksanakan Pemilu langsung. Jika UU Pemilu itu diloloskan maka akan banyak yang akan mengajukan Judicial Review atas UU itu,” katanya.

Bagaimana dengan pertanyaan PPK dan PPS soal honor mereka bulan Agustus? Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin, SH, MH, menegaskan, berdasarkan DIPA pertama 10 bulan, tetapi turun kembali surat perubahan hanya sembilan bulan terhitung dua kali putaran. Namun, karena Pemilu Periden dan Wakil Presiden hanya berlangsung sekali putaran, maka ketentuan honor PPK dan PPS berakhir hingga bulan Juli saja dan dua bulan dikembalikan kepada negara.

“Jadi standar yang digunakan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres hanya tujuh bulan saja,” katanya.

Dia berharap seluruh PPK dan PPS memakluminya. KPU ingin sekali bisa membayarkan delapan bulan atau lebih, tetapi ketentuan dari pusat pembayarannya hanya tujuh bulan saja. Bahkan, dana yang rencananya dialokasikan untuk Pemilu dua kali putaran dikembalikan kepada Negara sekitar Rp6 miliar lebih. “Mudah-mudahan pada Pilkada 2015 mendatang honor PPK dan PPS lebih baik lagi karena dana yang diusulkan sekitar 19 miliar,” katanya. (AJI)