Perbup tentang Pelayanan Publik Disosialisasikan

Asisten Direktur Program AIPD NTB Saat Dikalungi Selendang Khas Bima. Foto AJI

KM Jungge-Mbojo:  Pengenalan perdana Peraturan Bupati (Perbup) Bima Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik digelar di Lengge Nae Wawo, Sabtu (18/10) dan  berlangsung meriah. Bupati Bima, Drs  H Syafrudin HM Nur, MPd dan Asisten Program Direktur Australia Indonesia Patnership Desentralisation (AIPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anja Kusuma, disambut pengalungan selendang ikat Bima.

 Tidak hanya itu, didampingi Camat Wawo, Syafruddin Daud, SSos, CSO AIPD NTB, Susan Dewi R, District Fasilitator AIPD Kabupaten Bima, Umar, SH, disambut tari ‘Wura Bongi Monca’ dari Sanggar La Diha Desa Maria.

Kegiatan itu  itu diawali pembacaan kalam Ilahi oleh Khairunnisa dan penyerahan  buku Peraturan Bupati Bima (Perbup) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selanjutnya pembacaan deklarasi bersama oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelayanan Teknis Sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Bupati Syafrudin mengingatkan, Perbup dibuat untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan pelayanan publik. Selain itu, memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan salahsatu esensi pelayanan untuk menjamin asas tranparansi.

“Pemerintah Kabupaten Bima, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara integrasi dan berkesinambungan. Terutama untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik,” ujar Bupati. 

Bupati mengapresiasi perjuangan AIPD yang telah mendukung dan memfasilitasi terbentuknya regulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Bima. Hingga saat ini sudah 35 PPID SKPD yang sudah terbentuk, 200 PPID Unit Layanan Sekolah dan 20 PPID Unit Layanan Puskesmas. 

“Saya minta PPID senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat terkait pelayanan informasi publik,” katanya.

Saat  itu, Anja Kusuma mengatakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah hak setiap warga. Pengenalan Perbup 21/2014, merupakan komitmen Bupati dalam pelayanan maksimal.  “Kami mengapresiasi komitmen ini,” kata Anja.

Meurut Anjar, saat ini PPID sudah terbentuk pada setiap Puskesmas dan 200 sekolah. Sebelumnya PPID sudah dibentuk pada setiap SKPD. “Adanya PPID akan menjamin komunikasi yang baik antar-pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Pengenalan Perbup tentang pelayanan publik, dirangkai dengan deklarasi bersama PPID unit pelayanan teknis sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini sekolah dan Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bima.  Untuk diketahui, unit layanan PPID siap mendorong pelayanan prima. 

Asas-asas pelayanan meliputi kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan penambahan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Kepala Dishub dan Sejumlah Kepala Unit Layanan Membacakan Komitmen Bersama. Foto AJI

PPID terbentuk itu, katanya, diharapkan dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diwujudkan dalam bentuk kerjasama pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, s erta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Usai acara, Bupati dan rombongan meninjau PPID Unit Layanan Puskesmas Wawo dan disambut hangat oleh Kepala Puskesmas Wawo, Masturuddin, SKM dan jajarannya. (AJI)