Penyelenggara Pemilu Perempuan Dinilai lebih Jujur dan Teliti

Kapolres Bima saat memberikan sambutan dihadapan Komisioner KPU dan PPK se Kabupaten Bima di SDN Panda (24/6) (Dok Nasir)

JUNGGE MBOJO.-Pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, ternyata penyelenggara Pemilu yang jujur dan lebih teliti dalam bekerja adalah perempuan. Buktinya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ambalawi yang dipimpin perempuan, ternyata pekerjaan mereka lebih baik dibandingkan dengan yang dipimpin laki-laki.  

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Nur Susila, S,IP, MM, saat Bimbingan Teknik (Bimtek) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di SDN Panda Kecamatan Palibelo, Senin (23/6).

Kata Susila, jika saja banyak perempuan yang mendaftar sebagai penyelenggara, maka dirinya akan banyak memilih mereka menjadi PPK, PPS, dan anggota KPPS. Kejujuran dan ketelitian mereka dalam bekerja patut diacungi jempol. Mereka tidak berani bermain curang. Apalagi, memiliki kepentingan dengan calon, dan lainnya.

“Terbukti hasil penilaian komisioner KPU Kabupaten Bima, kejujuran dan ketelitian penyelenggara perempuan jauh lebih baik lebih baik dibandingkan dengan laki-laki,” ujarnya dihadapan puluhan ketua dan anggota PPK pada Bimtek Pemilu Pilpres di Panda Palibelo, Senin.

Salah satu indikator, kata dia, adalah PPK Ambalawi yang dipimpin perempuan tidak banyak masalah dalam melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara. Mereka lebih teliti dalam penghitungan dan pengisian angka hasil Pemilu, sehingga KPU merasa terbantu untuk tidak memerbaiki hitungan itu karena sudah benar.

Oleh karena itu, diingatkan agar penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, selalu menjaga netralitas dan tidak mengotori ibadahnya dengan perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, Pilpres nanti digelar pada bulan Ramadhan.

Dia menjelaskan, nanti bulan Agustus tugas penyelenggara khususnya PPK dan PPS pada Pilpres akan berakhir, tetapi KPU akan merekrut lagi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bima. Karena itu track record penyelenggara saat ini akan menentukan penilaian khusus dari komisioner KPU Kabupaten Bima.

“Kita harapkan pada Pilpres ini laksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku. Jangan pernah mencoba-coba keluar dari aturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

Undang-undang dan aturan KPU, katanya, merupakan kitab rujukan bagi penyelenggara dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli mendatang. Usai Bimtek KPU menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang digelar di halaman SDN Panda. (Aji)